perkembangan perekonomian di era orde baru

Perkembangan Awal Ekonomi Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

·         rendahnya penerimaan Negara,

·         tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara,

·         terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank,

·         terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2.  Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

3.  Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

·         Mengadakan operasi pajak

·         Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan
menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun).

Pelita berlangsung dari Pelita I – Pelita VI.

1. Pelita I(1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.

Keberhasilan dalam Pelita I yaitu:

·         Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun.

·         Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil.

·         Perbaikan jalan raya.

·         Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik.

·         Semakin majunya sektor pendidikan.

2. Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979).

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

3.Pelita III(1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan di tuangkan dalam berbagai langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja, kesempatasn kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan,dll

4. Pelita IV(1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain.

a. Swasembada Pangan.

Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

5. Pelita V(1 April 1989 – 31 Maret 1994).

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Peran Indonesia Pada Pembangunan masa Orde Baru dalam teori Dependensi

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Secara politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dengan cara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar,TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Dalam sebagian pihak ada yang Kelompok pertama mengacu pada peran yang dimainkan Amerika Serikat jauh sebelum peralihan kekuasaan nasional terjadi di tahun 1965. Amerika Serikat telah mem-plot strategi ekonomi versi mereka dengan memakai ‘tangan’ orang-orang Indonesia, orang-orang yang oleh David Ransome disebut Mafia Berkeley. Melalui program beasiswa ke Universitas California dan pendidikan di Sekolah-sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) sejak awal 1960-an, Amerika Serikat berusaha mengintrojeksikan paradigma ekonomi yang berorientasi liberal-kapitalis terhadap para ekonom sipil dan kelompok militer Indonesia. Dan hal ini sebagaimana telah saya uraikan di latar belakang permasalahan, bahwa Produk Ekonom Indonesia yang mengadopsi sistem ekonomi dari barat dalam hal ini Amerika tentu saja kita bisa menggunakan pendekatan teori Dependensi dimana perbedaan antara konsep Negara Pusat dan Negara Pinggiran Indonesia pada waktu ini dinilai sudah mau mengikuti Amerika walaupun dalam realita perkembangan teori lepas landas dari Rostow Indonesia masih dinilia belum begitu mumpuni, Sistem dengan teori Dependensi yang kita lihat pada masa Era Orde Baru ini memang pernah membawa Indonesia pada kondisi perekonomian yang sangat stabil bahkan diperhitungkan dimata dunia, dan ini salah satu menjadi sebuah kekuatan besar yang menjadikan Indonesia disepertikan Macan di Asia. Konsep Negara Pinggiran Indonesia lah yang menjadikan Amerika sebagai Central atau Negara pusat untuk memajukan Indonesia dalam pandangan teori Dependensi dan aplikasinya adalah PELITA yang dimulai oleh Orde Baru ini menjadikan sebuah adopsi teori Rostow oleh Indonesia.

Kondisi Ekonomi Pada Era Pasca Runtuhnya Orde Baru

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.  Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembagunan  tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi“. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”.

Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet danYugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan jaman.

Kesimpulan

Perkembangan Ekonomi pada era Orde Baru ini sangat kompleks dan beragam Karena menjadi sebuah perjalanan panjang Indonesia yang berujung pada kondisi perekonomian yang tragis ketika mengalami krisis. Dan bila kita runut, begitu banyaknya peristiwa yang menjadikan Orde Baru dalam bidang Ekonomi yang menyelamat kan bangsa Indonesia hingga issue pengangkatan mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan karena menjadi bapak pembangunan Indonesia. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia ketika rezim Orde Baru pernah mengantar kan bangsa nya ke kondisi ekonomi yang baik dan sangat stabil. Ini bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat, ini lah prestasi Orde Baru, menjadikan pembangunan Indonesia dalam roda perekonomian menjadi mapan dan diperhitungakan didunia Internasional pada masa Orde Baru.

Adapun kelebihan-kelebihan yang berada ketika Orde Baru ini, diantaranya:

·         Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000

·         Sukses transmigrasi

·         Sukses KB

·         Sukses memerangi buta huruf

·         Sukses swasembada pangan

·         Pengangguran minimum

·         Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

·         Sukses Gerakan Wajib Belajar

·         Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

·         Sukses keamanan dalam negeri

·         Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

·         Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam nege

siti sarah

enak banget zaman pak soeharto walau pun blm pernah ngerasain masa2 pemerintahanx, tp dr cerita ortu dulu bahwa pak soeharto selalu tegas dlm menjalani tugasx sbg presiden, apalagi zaman pak soeharto semua barang serta murah bisa di dptx sesuka hati tanpa mempedulikan harga.. pengen banget lahir di zaman pemerintahan pak soeharto, hidup rasax tenang & tentram. 

TANGGAPAN TERHADAP

“

GAGALNYA PEMBANGUNAN: MEMBACAULANG KERUNTUHAN ORDE BARU

”

Cava T.S. Bramono (NPM: 1306384353)Masa orde baru 1966-1998 menjadi masa di mana penggunaan istilah

“

 pembangunan

”

 menjadi sangat populer. Secara makro, ketika membahas pemerintahan orde baru, makakita dapat langsung mengasosiasikannya dengan pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, dan berbagai peristiwa, kebijakan, maupun data-data yang kental dengan nuansa pembangunan. Di luar berbagai kontroversi mengenai pemerintahannya yang otoriter,Soeharto - sang pemimpin rezim orde baru - kerap kali disebut bapak pembangunan. Namun fakta sejarah tidak bisa dielakkan bahwa pada akhirnya, rezim pembangunan ini runtuh setelah 32 tahun kekuasaannya. Terpaan krisis moneter yangmuncul sejak 1997 memicu perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintahanyang berujung pada turunnya Presiden Soeharto yang menandai berakhirnya orde baru.Di balik berbagai kejayaan dan pertumbuhan - khususnya dalam bidang ekonomi -ternyata negara dibawa menuju kehancuran dan pada akhirnya rakyatlah yang dirugikan.Andrinof A. Chaniago, dalam buku

Gagalnya Pembangunan: Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru

 mencoba memaparkan dengan komprehensif apa yangsebenarnya menjadi permasalahan dalam pembangunan orde baru yang akhirnya berujung pada keruntuhannya. Buku terbitan LP3ES ini memuat pandangannyamengenai faktor-faktor penyebab gagalnya pembangunan orde baru, antara lain strukturekonomi yang rapuh, sistem sosial yang juga rapuh, hancurnya beberapa modal sosialakibat kebijakan pembangunan yang hiperpragmatis dan sikap pemimpin yang tidak maumengubah sistem politik pada saat sangat diperlukan.Lebih jelas lagi, secara historis kemunculan faktor-faktor tersebut dipaparkandalam

 Bab 2: Sejarah Gagalnya Pembangunan Orde Baru

. Sejarah 32 tahun pembangunan orde baru yang berujung pada kehancuran diperiodisasikan dalam empatepisode utama.

 Episode pertama

, ditandai dengan konsolidasi, rehabilitasi, danstabilisasi strukutur ekonomi dan politik. Kebijakan pada periode sekitar 1966 sampaidengan 1970 ini memfokuskan pada potensi ekonomi yang paling mudah untukdiproduksi, dan hubungan patron-klien yang mulai dibentuk oleh beberapa pengusahaswasta tertentu dengan elit birokrasi pemerintahan.

 Episode kedua

, adalah masa

melonjaknya pemasukan negara secara drastis akibat sektor minyak. Pada episode ini,negara melakukan etatisme dengan mendominasi perekonomian. Ketika harga minyakmulai anjlok pada awal 1980-an, keterpurukan perekonomian Indonesia mulai dirasakan.Hal itu menandai dimulainya

episode

ketiga

 di mana pemerintah dituntut untukmelakukan penyesuaian struktural melalui berbagai deregulasi yang nyatanya juga tidakefektif.

 Episode keempat 

 gagalanya pembangunan orde baru, merupakan masa bergerakmenuju hiperpragmatisme pemerintah yang ditunjukkan dalam berbagai kebijakan-kebijakannya yang merugikan. Berbagai kebijakan tersebut, seperti swastanisasikawasan industri menjadi bisnis lahan, memacu pertumbuhan ekonomi melaluikonsumtifisme, pembangunan perumahan rakyat yang justru tidak memihak rakyat, dan pembangunan jalan tol dalam kota, lebih detil lagi dijelaskan dengan sangat baik danmendalam pada bab-bab berikutnya.Kajian mengenai kesalahan-kesalahan dalam proses pembuatan kebijakan publikmasa lalu yang mengakibatkan kegagalan pembangunan seperti buku ini menjadi terus penting untuk dicermati, khususnya oleh para pengambil kebijakan, demi efektivitas dankesuksesan pembangunan di masa mendatang. Salah satu aplikasi yang paling dekat,misalnya dalam wacana pembangunan enam ruas tol dalam kota oleh pemerintah D.K.I.Jakarta. Para pengambil kebijakan mungkin perlu lebih memandang serius kebijakanserupa yang pernah diambil di masa orde baru yang tidak hanya keliru secara teknis, tapi juga dengan fatal menggeser fungsi pembangunan infrastruktur dalam perekonomiandari fungsi antara menjadi fungsi akhir. Masyarakat luas dan khususnya

civil society

  juga perlu memperhatikan wacana ini dan mengawasi kalau-kalu kebijakan yang akandiambil ini persis seperti di masa orde baru, memuat kepentingan pihak tertentu untukmenjadikan barang publik ini sebagai mesin pengeruk uang

Balas

SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

• 
• 
• 
• 
•